Pascal Lamy : Dirjen WTO Harus Adil

Pascal Lamy: Dirjen WTO Harus Adil
Oleh : Simon Saragih

ISU perdagangan dunia dalam beberapa tahun terakhir ini sarat dengan tudingan bahwa negara maju mengeksploitasi negara-negara berkembang. Negara maju memaksa negara berkembang membuka pasar, sementara negara maju sendiri tidak mau membuka pasarnya bagi produk negara berkembang. Muncullah gelombang demonstrasi yang seakan tidak ada hentinya.

Muncul tekanan agar negara maju mengurangi subsidi ratusan miliar dollar AS untuk melindungi petani di Eropa dan AS. Subsidi itu telah membuat petani di negara maju bisa menjual produk murah dan menutup kesempatan bagi produk negara berkembang. Produk kapas di Botswana, yang punya kualitas serupa dengan Eropa, tidak bisa memasuki pasar negara maju.

Oleh karena itu, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) ditantang untuk menyeimbangkannya.

Menurut Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, selain memberi bantuan dana kepada negara berkembang, salah satu cara untuk menolong warga miskin di negara berkembang adalah dengan membuat pasar negara maju bagi produk negara miskin.

"Bukan a free trade but a fair trade (bukan perdagangan bebas, tetapi perdagangan yang adil)!" demikian teriak para aktivis perdagangan adil di dunia. Karena itu, negara berkembang menaruh harapan pada seorang Direktur Jenderal (Dirjen) WTO. Mulai 1 September 2005 mendatang Pascal Lamy (58) menjabat sebagai dirjen menggantikan posisi Supachai Panitchpakdi asal Thailand. Bisakah Lamy diandalkan oleh negara berkembang?

Lamy sadar, rekam jejaknya sebagai pembela subsidi pertanian Uni Eropa (UE) selama lima tahun menjabat Ketua Komisi Perdagangan UE (1999-2004) merupakan catatan yang jelas bagi banyak orang.

"Itu adalah masa lalu. Kali ini saya berpindah ke sebuah posisi berbeda," kata Lamy, yang suka tenis, joging, dan maraton. "Seberapa banyak saya beranjak ke posisi baru masih semacam rahasia dapur yang belum bisa saya utarakan ke publik," ujarnya lebih lanjut.

Lamy tampil sebagai Dirjen WTO setelah pesaing terakhirnya Carlos Perez del Castillo (asal Uruguay, yang sudah lama malang melintang di WTO) mengundurkan diri, Jumat (13/5/2005). Ia mendengar Lamy unggul di dalam konsensus di ruang tertutup di Kantor WTO di Geneva.

Harap maklum, pemilihan dirjen di WTO bukan bergantung pada voting, bahkan hal itu sebisa mungkin dihindari. Pilihan dirjen didasarkan pada opini atas seorang calon bahwa seorang calon sebaiknya tidak saja diterima di negara atau kawasan, tetapi juga oleh negara maju.

Terkesan tidak adil memang mengingat negara maju memainkan lobi yang kuat dengan pengaruh uang dan juga janji- janji akan membuka pasar pada negara yang mendukung calon negara maju. Tidak heran jika Lamy unggul karena dia juga didukung Afrika dan Karibia, yang dijanjikan akan mendapatkan akses ke pasar UE.

Lepas dari itu, meski mengatakan bersedia berubah, Lamy tetap dicurigai karena tidak melakukan upaya keras mengurangi subsidi pertanian. Di sisi lain dia dituduh negara asalnya memberi konsesi terlalu banyak.

LEPAS dari kontroversi tentang Lamy, secara pribadi ia adalah orang yang mempunyai pengalaman dan kompeten untuk menduduki posisi dirjen. Lamy adalah produk dari elite pemerintah Perancis. Dia meniti karier di belakang meja sebagai ahli strategi dan pendorong perkembangan UE selama dua dekade.

Dia dekat dengan mantan Ketua Komisi UE Jacques Delors dan dijuluki sebagai "mesin yang brilian". Dia dipandang sebagai pekerja keras, pengagum permainan kekuasaan.

Ia lahir di dekat kota Paris, persisnya di Levallois-Perret, pada 8 April 1947. Pada 1972 ia menikahi seorang pengacara bernama Married Genevieve Luchaire dan dikaruniai tiga anak bernama Julien, David, dan Quentin.

Dia lulus dari sekolah elite Perancis bernama National School of Public Administration (ENA), setelah lulus dari sekolah-sekolah top Perancis di bidang ekonomi dan politik. Lamy adalah orang kepercayaan dari mantan PM Pierre Mauroy, 1983-1984.

Sebelumnya ia adalah penasihat Delors sejak 1981 hingga 1983, saat Delors menjabat Menteri Perekonomian Perancis. Dia tetap mengikuti Delors ke UE dengan menjadi anggota Komite Eksekutif UE. Pada posisi ini dia bekerja di balik layar sebagai Kepala Staf Komisi UE selama 10 tahun. Lepas dari sana ia bergabung dengan manajemen Credit Lyonnais (sebuah bank milik Perancis), 1994-1999.

Selepas itu ia menjadi Ketua Komisi Perdagangan UE (1999-2004). Dalam lima tahun terakhir ini dia selalu bertemu dan berurusan dengan WTO, dalam perannya sebagai Ketua Komisi Perdagangan UE, 1999-2004.

Lamy adalah tokoh yang mengupayakan sebuah globalisasi yang terkontrol, tidak liar. Sebuah globalisasi yang terlalu bebas bukan sesuatu yang menguntungkan.

PADA Januari 2005, saat melakukan presentasi di Dewan Umum WTO dalam rangka penyeleksian, ia berjanji menjembatani perbedaan antara negara-negara maju dan negara-negara miskin di WTO yang beranggotakan 148 negara. Pada masa-masa terakhir sebagai Ketua Komisi Perdagangan UE, Lamy memang berjuang bersama negara berkembang untuk mengurangi subsidi pertanian di negara maju.

Itulah yang membuat dia dikecam di negara asalnya. Namun, di sisi lain dia mendapatkan simpati dari negara maju karena dalam pertemuan WTO di Singapura, dia berperan melahirkan Isu Singapura, liberalisasi lebih jauh sektor investasi, transparansi pembelian barang-barang untuk keperluan pemerintahan, dan pentingnya undang-udang yang menjamin kebijakan persaingan.

Dalam hal ini Lamy berbeda dengan kepentingan negara berkembang, yang menuduh Isu Singapura adalah bentuk lain dari tikaman pisau negara maju, yang di sisi lain tidak serius mengurangi subsidi pertanian. Namun, dia tetap dinilai sebagai orang yang tepat sebagai Dirjen WTO.

Dia sebenarnya penganut perdagangan bebas yang berarti akan dibenci oleh kelompok antiglobalisasi dan sebagian sayap kiri Perancis meskipun dia beraliran kiri.

Saat melakukan pemaparan pada Januari lalu dia mengatakan, pembukaan pasar dan pengurangan hambatan pasar merupakan hal terpenting untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. "Saya akan menjadi broker yang harus adil," katanya, merujuk pada penyeimbangan kepentingan negara maju dan negara miskin. (SIMON SARAGIH)

Sumber : Kompas, Rabu, 18 Mei 2005