Viviana Maharani Pradotokoesomo : Kegigihan dr Viviana Mengoperasikan RSUD Wamena

Kegigihan dr Viviana Mengoperasikan RSUD Wamena
Oleh : Kornelis Kewa Ama

Di tengah kesuraman pembangunan Kabupaten Jayawijaya, dr Viviana Maharani Pradotokoesoemo mempertahankan keberlangsungan Rumah Sakit Umum Daerah Wamena yang dipimpinnya. Pelayanan pun tetap berjalan meski di bawah standar mutu pelayanan kesehatan.

Ditemui di Wamena sekitar pertengahan Desember, dr Vivi, begitu dia biasa disapa, tampak gembira. Modal utama mengabdi 12 tahun sebagai dokter di pedalaman Jayawijaya sampai ke kota Wamena hanyalah kesabaran.

Meski sering dicerca kata-kata menyakitkan dari bawahan dan pasien karena kekurangan sarana dan fasilitas pendukung rumah sakit, dia tetap tegar. Dengan keterbatasan yang ada, ia tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien.

Pernah suatu hari di bulan November 2005 listrik dipadamkan oleh PLN pada pukul 03.00 WIT. Ia bersitegang dengan Kepala PLN Wamena. Dia bersikukuh agar listrik tetap menyala karena kegiatan operasi dini hari itu masih berlangsung. Namun, pihak PLN tidak mau berkompromi.

Tidak puas atas perlakuan PLN, Vivi kemudian menelepon Menteri Kesehatan di Jakarta. Pukul 05.00 WIT listrik menyala kembali. Ternyata, Menkes langsung menelepon Direktur Utama PLN di Jakarta yang langsung memerintahkan Kepala Ranting PLN Wamena untuk menghidupkan listrik di rumah sakit itu.

Tak ada dana

Sebetulnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena memiliki satu unit genset, tetapi tidak ada bahan bakar solar. Rumah sakit tidak memiliki dana operasional untuk membeli solar. Dana untuk makanan pasien juga tidak ada.

Perawat-perawat minta rumah sakit ditutup saja karena tidak ada dana operasional sama sekali, tidak ada makanan pasien, tidak ada obat-obatan, tabung gas, dan seterusnya. Pasien sampai pingsan karena tidak diberi makan. Tetapi saya tetap pertahankan. Para perawat mengatakan, dokter takut jabatan hilang sehingga mati-matian mempertahankan rumah sakit ini, tutur ibu dua putra kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, ini.

Perawat dan lima dokter umum di rumah sakit itu tidak dapat insentif atau tunjangan apa pun. Dokter dan perawat jaga malam pun tidak dibayar selama dua tahun (2003-2005), tetapi mereka tetap kerja atas dorongan dan ajakan Vivi.

Sejak tahun 2003 hingga 2005, beberapa kali perawat dan dokter melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tetapi tidak ada perhatian. Pernah 143 karyawan di rumah sakit itu melakukan aksi demo damai, tetapi tetap sama hasilnya.

Jumlah pasien rawat jalan dalam satu hari 70-100 pasien, sementara rawat inap 15-20 pasien. Mereka yang datang berobat di sini sebagian besar penduduk asli, dan pengobatan cuma-cuma. Kami tidak tarik dana dari pasien untuk mengatasi kondisi di rumah sakit. Mereka pun sangat miskin dan tidak punya uang sepeser pun, katanya.

Instansi lain boleh macet, tetapi rumah sakit harus tetap beroperasi melayani masyarakat. Namun, bagaimana mungkin sebuah rumah sakit dapat beroperasi kalau tidak ditunjang dana pemerintah daerah, apalagi rumah sakit melayani masyarakat secara gratis setiap hari?

Penyakit yang lebih dominan di kalangan pasien adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), malaria, diare, cacingan, TB paru, amuba, dan pneumonia.

Utang menumpuk

Masuk sebagai dokter PTT, dr Vivi bertugas di Kecamatan Tiom tahun 1992-1994. Kemudian ditarik masuk ke BKKBN Wamena 1994-2003. Akhir 2003 ditunjuk menjadi Kepala RSUD Wamena sampai hari ini. Ia masuk mengelola rumah sakit itu ketika kondisi rumah sakit sudah sangat parah.

Tahun 2004 RSUD hanya membuka pelayanan unit gawat darurat karena hak-hak karyawan tidak dibayar, tidak ada obat-obatan, dan tidak ada sarana pendukung rumah sakit lain. Tahun 2005 kondisi rumah sakit makin parah, obat-obatan kosong sama sekali.

Tahun 2003 utang RSUD Wamena kepada PT Kimia Farma sebesar Rp 1,4 miliar. Tahun 2004 utang kembali menumpuk menjadi Rp 2 miliar. Tahun 2005 utang tinggal Rp 300 juta. Karena utang belum lunas, rumah sakit sulit mendatangkan obat-obatan lagi.

Sementara itu, utang dari rekanan kerja sebesar Rp 138 juta juga belum dibayar. Bahkan dr Vivi dilaporkan rekanan itu ke Kepolisian Resor Jayawijaya sehingga dipanggil tiga kali. Kejadian itu membuat hatinya sedih.

Belum lagi menyaksikan rumah sakit berutang Rp 1,6 miliar per tahun 2005 untuk biaya makanan pasien. Dana tersebut baru dibayar Rp 500 juta, sisanya sebanyak Rp 1,1 miliar masih menjadi kewajiban rumah sakit. Pasien yang datang dari Yahukimo, Tolikara, dan distrik-distrik sering pingsan di rumah sakit karena tidak pernah makan.

Rambut dan kulitku tidak akan pernah menjadi hitam dan keriting, tetapi hati dan pikiran sudah lama menjadi keriting dan hitam, katanya.

Sumber : Kompas, Rabu, 28 Desember 2005