Jalal Talabani, Orang Kurdi yang Jadi Presiden Irak
Oleh : Musthafa Abd Rahman

SETIAP berakhirnya sebuah rezim di Irak ibarat suatu anugerah yang jatuh dari langit bagi Jalal Talabani. Puncak anugerah itu adalah tumbangnya rezim Saddam Hussein yang kini mengantarkannya ke kursi presiden.

TATKALA berakhir sistem monarki Irak tahun 1958, Talabani dibebaskan dari penjara yang didiaminya sejak tahun 1956 lantaran aktivitas politiknya yang antimonarki. Jatuhnya rezim Presiden Abdel Karim Kasim tahun 1962 membuka jalan pula bagi Talabani menjadi juru runding tangguh dengan presiden baru Irak, Abdel Salam Arif.

Era baru di Irak ternyata selalu memihak Talabani. Majelis Nasional Irak (parlemen) hari Rabu (6/4/2005) menggores sejarah dengan memilih Talabani, seorang pemimpin Kurdi, sebagai presiden di negeri yang mengusung atribut negara Arab. Memang kedengaran aneh, seorang Kurdi bisa menjadi presiden di negara Arab.

Seorang analis politik asal Irak, Mustafa Kadhimi, dalam artikelnya pada harian Asharq Al Awsat edisi Sabtu (2/4/2005), mengatakan, fenomena tampilnya tokoh-tokoh Kurdi pada posisi strategis di Irak, seperti Hoshyar Zebari sebagai menteri luar negeri dan Jalal Talabani sebagai presiden, memberi kesan positif bagi kehidupan demokrasi di negeri itu.

"Tampilnya Talabani sebagai presiden adalah sebuah era baru bagi negeri Irak yang ditandai oleh semakin kuatnya prinsip persamaan hak antara warga negaranya, tanpa melihat latar belakang etnis, agama, dan mazhab agama. Prinsip itu bisa berandil memperkuat persatuan Irak," kata Kadhimi.

MENURUT Kadhimi, terpilihnya Talabani sebagai presiden akan berandil besar mengurangi kecenderungan sektarianisme di Irak yang semakin mencemaskan karena sudah terhapus stigma bahwa presiden harus dari Sunni, perdana menteri dari Syiah, dan ketua parlemen dari Kurdi.

Talabani dilahirkan tahun 1933 di Desa Kelkan dekat Danau Dokan. Ia menjalani sekolahnya, dari SD sampai SMP, di kota Koy Sanjak. Kemudian dia pindah ke Erbil dan Kirkuk untuk melanjutkan ke SMA. Pada masa SMA, Talabani sudah dipercaya sebagai pengarah organisasi bawah tanah pelajar Kurdi di Irak yang misinya membangkitkan nasionalisme kaum Kurdi.

Seusai SMA, Talabani bergabung dengan Partai Demokrasi Kurdistan pimpinan Mulla Mustafa Barzani. Pada tahun 1951 ia terpilih sebagai anggota komite pusat partai tersebut.

Mungkin karena aktivitas politiknya, Talabani ditolak masuk pada sebuah fakultas bergengsi meskipun nilainya lebih dari mencukupi. Pada tahun 1953 Talabani diterima pada Fakultas Hukum Universitas Baghdad.

Semasa mahasiswa, Talabani menjadi sekretaris umum persatuan mahasiswa Kurdi di Baghdad. Pada tahun 1956 aparat keamanan menangkap Talabani karena aktivitas politiknya yang membuat studinya terhenti.

Seusai kudeta tahun 1958 yang mengakhiri sistem monarki di Irak, Talabani melanjutkan studinya. Ia sempat menjabat pemimpin redaksi dua koran terkemuka Kurdi yang menjadi corong sosialisasi misi Partai Demokrasi Kurdistan.

Lepas dari perguruan tinggi pada tahun 1959, ia menjalani latihan kemiliteran yang membuka jalan ke arah bergabungnya dengan Peshmerga (milisi bersenjata Kurdistan-Red). Ambruknya koalisi antara Kurdistan dan rezim Abdel Karim Kasim pada akhir tahun 1960 memaksa Talabani hengkang ke wilayah Kurdistan.

Pada bulan September 1961 meletus pertempuran antara pasukan pemerintah Irak dan Peshmerga. Talabani menjadi komandan militer di front Kirkuk dan Sulaimaniyah, melawan pasukan pemerintah Baghdad. Pada bulan Maret 1962 ia memimpin serangan balik untuk mengembalikan wilayah Sharbazhar dari tangan pasukan pemerintah Baghdad.

PERTEMPURAN kedua belah pihak berlanjut hingga jatuhnya rezim Abdel Karim Kasim. Pada masa pemerintahan Presiden Abdel Salam Arif tercapai kesepakatan gencatan senjata. Di tahun 1963 Talabani memimpin perundingan dengan Presiden Abdel Salam Arif, namun juga mengalami kegagalan.

Ketika Partai Baath kembali berkuasa di Baghdad pada tahun 1968, partai yang berbasis pada ideologi nasionalisme Arab itu berhasil memecah belah kesatuan Kurdi, antara kubu Talabani dan kubu Barzani, dalam tubuh Partai Demokrasi Kurdistan.

Perundingan antara pemerintah Baghdad dan Barzani menghasilkan kesepakatan pemberian otonomi pada kaum Kurdi. Kesepakatan itu ditolak oleh Talabani yang menilainya merugikan pihak Kurdi karena tidak memasukkan kota Kirkuk ke dalam wilayah otonomi.

Talabani lalu membentuk organisasi baru dengan nama Uni Patriot Kurdistan pada tahun 1975. Pecahnya Perang Iran-Irak tahun 1980-1988 memberi peluang kepada Talabani yang berbasis di wilayah perbatasan dengan Iran untuk membangun kembali kekuatan militer Kurdi, guna melawan pasukan Pemerintah Irak yang sedang sibuk berperang dengan Iran.

Ia memanfaatkan Perang Iran-Irak itu untuk berunding dengan Baghdad, namun pemerintah Baghdad tetap menolak memberi konsesi kepada kaum Kurdi. Pasca-Perang Teluk I tahun 1991 dan didirikannya zona aman di wilayah Kurdistan menaikkan kembali bintang Talabani.

Pada pemilu parlemen pertama di wilayah Kurdistan Mei 1992, ia terpilih sebagai anggota parlemen serta juru bicara Kurdi pada forum regional dan internasional.

Pada tahun 1994 meletup konflik berdarah antara dua kekuatan utama Kurdi, yakni Partai Demokrasi Kurdistan di bawah pimpinan Masoud Barzani dan Uni Patriot Kurdistan di bawah pimpinan Jalal Talabani, menewaskan sekitar 3.000 orang. Keduanya mencapai gencatan senjata pada tahun 1998 di Washington dan setuju membagi wilayah Kurdistan menjadi dua bagian, dengan Barzani bermarkas besar di kota Erbil dan Talabani di Sulaimaniyah.

PADA tahun 2000 mereka sepakat melakukan normalisasi hubungan dan mengaktifkan kembali parlemen Kurdi yang beku total selama enam tahun. Perkembangan politik di Irak pascatumbangnya rezim Saddam Hussein semakin memuluskan rekonsiliasi Talabani-Barzani. Puncaknya menjelang pemilu 30 Januari lalu, ketika terbentuk Daftar Koalisi Kurdistan yang berintikan dari dua faksi utama Kurdistan tersebut.

Bersatunya dua kekuatan utama Kurdi itu mengantarkan mereka menduduki urutan kedua pada pemilu lalu dengan meraih 75 kursi parlemen dan membentangkan jalan terpilihnya Talabani sebagai presiden Irak. (MUSTHAFA ABD RAHMAN, dari Cairo)

Sumber : Kompas, Kamis, 7 April 2005