Hotman Siahaan

Lebih Jauh Dengan : Prof Dr Hotman Siahaan
Pewawancara : Maria Hartiningsih

Ekspresif. Tanpa basa-basi. Itu cirinya yang khas. Pertemuan suatu malam pekan lalu di rumahnya di bilangan Mulyosari, Surabaya, dibuka dengan tawanya, ditingkahi celoteh manja putri bungsunya, Isara Sondang Ranggapuri (4).

Ucapan selamat atas pengukuhannya sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Teori Sosial Modern pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) diterima dengan "ha-ha-ha-ha…". Tawa yang terbahak, lepas.

"Akhirnya saya ikuti yang formal itu," ujar Prof Dr Hotman Siahaan (54), setelah menyilakan tamunya duduk di ruang tamu. Katanya, surat keputusan pengangkatan itu sudah diterima tiga tahun lalu, tetapi ia terus menghindari upacara pengukuhan formal. Alasannya adalah pertanyaan, "Untuk apa?"

Padahal, sebagai Dekan FISIP Unair, ia seharusnya memberi contoh. "Mosok nggak mau jadi contoh," lanjutnya, dengan nada kelakar. Hanya saja, ia tidak mau ombyokan-istilah dalam bahasa Jawa untuk acara yang diperuntukkan bagi beberapa orang sekaligus. "Kalau mau pidato 10 menit, untuk apa? Pidato, bagi saya, adalah ikrar, komitmen saya secara intelektual," ujarnya. Permintaan itu akhirnya dipenuhi oleh Rektor.

Hotman mengaku "meminjam" momentum itu karena pilkadal-ia menyebut akronim pemilihan kepala daerah langsung sebagai pilkadal-segera dimulai. Banyak kerisauan yang ingin ia sampaikan.

Jadilah sebuah upacara pengukuhan yang unik karena yang hadir macam-macam kelompok yang dalam kehidupan politik tak selalu mudah bertemu. Mulai dari sesepuh Jawa Timur H Moh Noer, para pejabat tinggi di Jawa Timur, kiai terkemuka di Surabaya Gus Ali, mahasiswa, sampai rombongan bersarung dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Dan, tentu saja, para sahabat dan dosennya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mereka semua menyimak pidato pengukuhan berjudul Gerakan Sosial Politik Rakyat, Ontran-ontran Demokrasi, yang ia bacakan selama hampir 50 menit pada hari Sabtu, 14 Mei 2005.

Ketika ditanya mengapa menggunakan istilah "ontran-ontran", ia menjawab dengan potongan puisi bahasa Jawa dalam logat Batak.

"Ana wong edan nganggo montor sedan/ ana wong edan nganggo kursi jabatan/ ana maneh wong edan nganggo buku piulang/ nanging aku edan mergo wetengku keroncongan/ edan kuwi sewaliking kahanan/ dadi wong urip kudu wani blingsatan/ mergo weteng ora tau sing jenenge wareg tenan/ saiki kumpul ora kumpul pokoke ngedan".

(Ada orang edan naik mobil sedan/ ada orang edan mengendarai kursi jabatan/ ada orang edan menggunakan buku pelajaran/ tetapi aku edan karena perutku keroncongan/ edan itu keadaan yang terbalik-balik/ orang hidup harus berani jatuh bangun/ karena perut belum merasa benar-benar kenyang / sekarang kumpul enggak kumpul asal main gila).

"Itu potongan puisinya Emha Ainun Najib, dibaca waktu dia diminta memberi kuliah di FISIP Unair tahun 1984. Judulnya Pantun Mocopat. Puisinya panjang," kata Hotman. Ia membacakannya, "Dengan segala permintaan maaf kepada almarhum Raden Ngabehi Ronggowarsito. Beliau menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus untuk mendeskripsikan ciri-ciri zaman edan."

MENGAPA Anda memilih puisi itu?

Saya menganggap itu cocok dengan tema saya. Ontran-ontran dalam bahasa Inggris adalah disturbance, kekacauan. Dalam bahasa Jawa ada geger yang paling tinggi, namanya geger kepati-pati, suatu situasi di mana orang saling membunuh. Di bawah itu ada geger, rerusuh. Baru ontran-ontran. Semua orang kacau. Enggak tahu mau ke mana. Dalam bahasa sosiologis, anomali. Situasi saat ini agak lebih keras dari anomali. Orang tidak sekadar bingung karena tidak ada standar dalam perilaku, tetapi orang mencari peluang dari situasi seperti ini.

Anda diangkat menjadi Guru Besar Teori Sosial Modern, tetapi memulai dengan cerita tentang zaman edannya Ronggowarsito…

Itu refleksi keadaan sekarang. Saya terinspirasi oleh laporan Sindhunata mengenai Konferensi Masyarakat Lali Jiwo di Yogyakarta. Ada pameran dan performing art, yang mengangkat Sumanto sebagai presiden dari Partai Republik Tulang Belulang. Sumanto itu kan orang yang makan orang. Ini sasmita betul. Wong ciak wong. Tanpa disadari, kita sudah saling memakan.

Bisa lebih dijelaskan?

Delapan tahun lalu, dunia politik adalah dunia risiko. Sekarang dunia itu memberikan surplus ekonomi yang luar biasa. Orang menjadi aktivis partai hanya beberapa saat tiba-tiba mendapat jabatan dan posisi yang sangat menentukan. Orang yang tahun lalu masih jadi tambal ban tiba-tiba mendapat take home pay Rp 40 juta sebulan karena menjadi anggota DPRD.

Di Kalimantan ada satu kabupaten yang konon jalan aspalnya hanya 27 kilometer, tetapi mempunyai 35 Landcruiser karena anggota DPRD-nya 35? Ini moralitas seperti apa? Kenapa pengalaman penindasan politik pada zaman Orde Baru tidak dijadikan pelajaran moral supaya tidak mengulang? Kenapa malah kembali dalam bentuk lain dan lebih sistemis?

Ini terjadi karena legislatif punya anggaran. Mereka berhak menentukan anggaran mana untuk mereka sebelum dijalankan eksekutif. UU kita memungkinkan itu terjadi. Ini yang menyebabkan seorang anggota DPRD bisa mendapat uang reses Rp 40 juta per minggu, yang harus dihabiskan untuk menemui konstituennya karena pengeluaran harus berbasis kinerja. Bagaimana mengeceknya?

Saya selalu bertanya, ke mana ribuan mahasiswa yang datang ke Senayan tahun 1998. Memang ada beberapa yang direkrut parpol. Tapi gambaran saya, sebagian besar lainnya mengepit map lusuh keluar masuk kantor dan jawabannya, "Tidak ada lowongan". Yang menikmati keuntungan politik sekarang ini adalah free riders, penunggang bebas, yang menikmati paling banyak, tapi datang paling akhir. Seperti pilkadal inilah.

(Menurut Hotman, biaya pilkada jauh lebih besar dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Semua harus dibayar di tengah krisis. Sampai tahun 2008 akan dilakukan pemilihan 440 kepala daerah, sementara tahun 2009 sudah pemilu nasional lagi. Pilkada juga penuh risiko karena jarak antara yang dipilih dan pemilihnya lebih dekat dibandingkan dengan pilpres sehingga lebih rentan terjadi gesekan antarpendukung, apalagi social trust juga sudah dihancurkan. Petunjuknya adalah konflik horizontal di berbagai wilayah. Pada saat yang sama, kedewasaan berdemokrasi belum dibangun di dalam partai)

Seharusnya bagaimana pilkada itu?

Seharusnya menjadi batu ujian bagi peran-peran strategis masyarakat karena ini peluang pertama. Tapi, itu tidak muncul karena pilkadal pun hanya bagian dari demokrasi formal, tidak menjamin rakyat mengambil keputusan secara otonom.

Mengapa?

Rakyat dimarjinalkan. Terjadi subjective dissatisfaction. Rakyat disuruh memilih hasil pilihan parpol karena UU-nya tidak memungkinkan adanya calon independen. Jadi harus ikut "bis kota" dan itu tidak gratis. Akibatnya, bisa terjadi political efficacy karena pertanyaannya, apakah kalau kita ikut, partisipasi itu bisa mengubah keadaan. Yang diperlukan adalah political trust, kepercayaan bahwa pemilihan ini akan memberikan harapan yang lebih baik. Tapi, saat ini kepercayaan rakyat terhadap komponen-komponen sistem politik jauh menurun, apakah kepada eksekutif, legislatif, yudikatif, parpol, Komisi Pemilihan Umum, rekrutmen calon bupati, wali kota, dan sebagainya.

(Rendahnya kepercayaan rakyat, menurut Hotman, berpotensi mendorong lahirnya gerakan-gerakan sosial politik rakyat. Gerakan yang digerakkan oleh harapan-harapan baru dan keinginan untuk berubah itu biasanya muncul kalau disadari bahwa moralitas kekuasaan sudah tidak bisa ditoleransi).

Sekarang apa mengajarkan politik...

Ontran-ontran itu he-he-he…. Panggung politik mencerminkan segala sesuatu di masyarakat. Yang dipertontonkan di panggung politik kita, lebih-lebih dalam lima-enam tahun terakhir ini, mencerminkan apa yang disebut sebagai "kere munggah bale". Orang mendapat kenikmatan luar biasa tanpa perjuangan yang benar.

Ini terjadi karena social recruitment kita gagal di semua segi. Parpol yang muncul tak jelas platform dan ideologinya, berarti manajemen politik organisasi juga tidak jelas. Karena itu, seleksi kader yang benar juga tidak ada.

Dunia birokrasi mengalami masalah karena pada dasarnya yang tersisa adalah birokrasi zaman Orba. Seluruh mekanisme rekrutmen, kinerjanya masih Orba. Kita gagal melakukan reformasi di bidang administrasi negara.

Seluruh instrumen politik dalam mereformasi negara pada dasarnya hanya melahirkan proses demokrasi yang formal. Bukan kultur demokrasi. Jadi tidak ada substansi kesetaraan. Penghargaan terhadap keragaman tidak dibangun. Pragmatisme berkembang, bukannya pendidikan politik yang benar. Daya kritis masyarakat tidak terbangun dan pendidikan kesadaran kita terhadap sebuah nation juga tidak jalan.

Kenapa?

Karena sejak negara ini berdiri, yang dibangun bukan nation building, tetapi state building. Kalaupun ada, nation building versi negara, bukan versi masyarakat yang diberikan atas dasar pluralisme. Tak banyak yang menyadari, ketika state building menggurita, kekuatan rakyat sama sekali tak bisa dibangun. Kekuatan rakyat pada zaman Orba tidak terpelihara untuk melakukan bentuk-bentuk perlawanan atas dasar kesadaran sehingga kekosongan kekuasaan negara waktu itu diisi oleh eforia demokrasi. Parpol yang mengisi, sementara parpol adalah bagian dari pragmatisme untuk mendapatkan keuntungan dari situasi itu.

Bagaimana Anda memahami semua ini?

Sebagai time of trouble, menurut Toynbee. Toynbee juga menyebutnya senuisse iam saeculum. Suatu situasi di mana tiba- tiba zaman menjadi sangat tua. Ada tiga tandanya.

Pertama, terjadi krisis keteladanan. Siapa yang kita anggap teladan yang bersih dari KKN? Yang suka teriak-teriak itu pun kita tidak tahu.

Kedua, krisis tanggung jawab. Tak ada orang yang merasa bertanggung jawab padahal kita berada dalam krisis seperti ini Yang bertanggung jawab pun melemparkan tanggung jawabnya pada orang lain. Ketiga, kebohongan menjadi sarana berkomunikasi. Orang tahu satu sama lain dalam kebohongan. Bahasa yang dipakai juga bahasa kebohongan. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Kebohongan menjadi banal.

Ada yang bilang ini proses yang harus dilewati dalam demokrasi?

Ya, tapi berapa lama? Berapa biaya sosial yang harus dibayar? Siapa yang menyadari bahwa kita mengalami counter productive terhadap peradaban bangsa atas nama nasionalisme, atas nama perdamaian bangsa, dan melakukan sesuatu terhadapnya? Konflik terbuka terjadi di mana-mana dan tidak ada solusi apa pun karena akarnya tidak diselesaikan. Bagaimana kalau institusi yang bertanggung jawab untuk membangun kekuatan-kekuatan itu juga korup dan tidak ada yang mengontrol?

SUNGGUH tidak mudah menurunkan "tensi" pembicaraan kepada dunia yang paling dekat dengannya: kehidupan pribadinya. Suaranya yang terus meninggi menunjukkan kegelisahan dan mungkin kemarahannya kepada keadaan.

Sebagai ilmuwan ia merasa terusik oleh gambaran keserbaserakahan dan ketidakpedulian yang berkembang menjadi gaya hidup dominan. Ketulusan menjadi "barang" mahal karena kepentingan politik selalu memimpin di depan.

Kepedulian. Dalam kata itu terkandung prinsip yang tak bisa diusik karena dibangun oleh pengalaman yang paling personal. "Saya anak ketiga dari 11 bersaudara," papar laki-laki yang dilahirkan di Lumban Gorat, Balige, Sumatera Utara, 26 November 1951, ini dengan suara melembut. Sejak kecil ia memang bercita- cita menjadi guru. "Sekarang pun dan sampai kapan pun, saya tetap seorang guru," katanya.

Pencapaian sesungguhnya dari ayah tiga anak perempuan ini bukanlah gelar guru besar itu, tetapi kecintaan, keyakinan, dan ketangguhannya pada hidup dan kehidupan. Masa kecilnya tidak manis, tetapi seluruh pengalamannya itulah yang mengantar dia sampai ke tempatnya sekarang.

"Orangtua saya kuli perkebunan," ungkapnya.

Keluarganya pindah ke Simalungun pada zaman pemberontakan PRRI karena merasa tidak aman. Di lingkungan kerja ayahnya ia merasakan ketidakadilan atas dasar kelas sosial yang sangat menekan di semua lingkup kehidupan. "Anak-anak para asisten perkebunan sinder naik bus kalau ke sekolah. Kami anak buruh naik kereta api yang sering terlambat berangkatnya."

Pada hari Kamis, pukul 07.00, 31 Juli 1969, ia nekat loncat ke atas kereta api karena ujian dimulai pukul 07.15, dan… satu kakinya terlindas. Ia diselamatkan abangnya dan teman-temannya di kereta api itu, yang membawanya ke rumah sakit dengan naik truk. Seorang dokter Belanda menolongnya, tetapi tidak mampu mengembalikan kakinya seperti semula.

Bagi Hotman, luka batin akibat peristiwa di SMA Nommensen itu tak mudah disembuhkan. Namun, yang kemudian berkembang bukanlah dendam kelas, melainkan transformasi dari seluruh pengalaman menjadi semangat untuk berempati pada penderitaan dan menolak penindasan atas dasar kekuasaan dan perbedaan kelas sosial. Tentu dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan.

Ia masuk UGM dengan perasaan minder, terutama karena pergulatan intelektual yang luar biasa di antara para mahasiswa kakak kelasnya. Ia memandang Parakitri, Daniel Dhakidae, dan Ashadi Siregar dengan penuh kekaguman.

Selama di Yogya, orangtuanya praktis tidak mengirim biaya yang berarti karena secara ekonomi memang tidak mampu. Namun, banyak teman membantu, di antaranya, Rizal Siregar, adik dari Ashadi Siregar, yang sering berusaha supaya Hotman bisa ikut makan. Bajunya hanya satu, diberi oleh Rizal, yang dipakai pagi, dicuci malam, dipakai lagi keesokan harinya.

Kalau malam ia ikut ngumpul di Kelenteng Gondomanan untuk ikut diskusi. "Kepala suku"-nya Ashadi. Pengarang buku Cintaku di Kampus Biru yang waktu itu sudah menjadi asisten dosen, dikatakan Hotman, sebagai orang yang paling berjasa dalam hidupnya.

Meski tinggal di Surabaya selama puluhan tahun, hubungan batinnya dengan kota Yogyakarta sangat kuat. Kehidupan di kota itulah yang membentuk dirinya dan meneguhkan prinsip hidupnya. Dosen pembimbing skripsinya di FISIP UGM, Dr Nasikun, tak pernah melihat Hotman berubah dalam soal itu.

Setelah lulus dari UGM sebenarnya ia ingin ke Irian, tetapi keburu "diambil" oleh Prof Sutandyo Wignyosoebroto untuk mendirikan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (ketentuan pemerintah menjadikannya sebagai FISIP dengan dua jurusan) di Unair.

Hotman membangun kariernya di Unair, hanya sempat "nyambi" tiga tahun di universitas swasta karena ingin berhenti menjadi "kontraktor", selalu menyewa-kontrak rumah.

Selama bertahun-tahun ia diminta menatar para sinder perkebunan yang akan naik pangkat dan secara rutin ia diminta Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) di Yogya memberi kuliah kepada semua asisten PTP yang akan naik pangkat. Dari pengalamannya, ia melihat tak ada yang berubah dalam sistem di perkebunan setelah perkebunan itu dinasionalisasi.

Beberapa tahun terakhir ini ia bolak- balik ke perkebunan teh di Simalungun untuk penelitian. "Penindasan yang luar biasa terjadi pada perempuan buruh perkebunan di situ. Kemarin melahirkan, hari ini sudah harus kerja. Kalau menolak, dipecat," katanya.

Kedekatannya dengan Prof Sartono Kartodirdjo dan Prof Umar Khayam membuat kebudayaan Jawa merembes ke alam bawah sadarnya, membuatnya mampu menangkap beragam condro dan sasmita. Dari tokoh pers Toeti Azis ia belajar memahami bahwa kekayaan sosial jauh lebih berharga bagi kehidupan yang lebih bermartabat.

Upacara perkawinannya dengan Dra Joice Cecilia Rorimpandey pada tahun 1984 disimpannya sebagai peristiwa yang paling berkesan karena pemberkatannya di gereja diantar oleh sahabat dan orang- orang terdekat yang agamanya berbeda.

Istri dan ketiga anak perempuannya itulah tungku cinta yang memberikan kekuatan saat ia mengalami kegalauan dan kebekuan jiwa. Pada mereka, ia menemukan arti hidup dan berkehidupan. Tidak berlebihan kalau, katanya, "Saya ingin selalu menemani mereka." Begitulah Hotman, yang suara kerasnya ditelan kelembutan saat menyapa, "Jo, Deang, Rea, Isara...".

Sumber : Kompas, Minggu, 22 Mei 2005